• Hari ini

    January 2011
    M T W T F S S
    « Dec   Mar »
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  
  • Salam

    Assalamu'alaikum Wr. Wb
    Selamat Datang.
    Blog ini merupakan media berbagi ilmu dan informasi terutama berkaitan dengan kajian hukum Islam dan ilmu falak. Pengelola mengundang peminat dan penggiat ilmu ini untuk mendiskusikan berbagai hal. Untuk itu besar harapan pengelola pada pengunjung adanya kritikan, saran dan masukan. Terimakasih atas kunjungannya.
    Wassalam dari Bakhtiar, M.Ag

  • Kategori Tulisan

  • Arsip

Fenomena Penghimpunan Zakat

Dalam perspektif  Islam eksistensi negara berfungsi untuk menjaga agama, sedangkan agama merupakan tiang negara. Karenanya negara dalam perspektif ini adalah suatu sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bersama tanpa membedakan sikaya dengan simiskin. Artinya, semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan porsi masing-masing. Zakat adalah penyangga bagi agama, sekaligus sumber pendapatan bagi negara. Fungsi ini bisa terwujud bilamana ada pilitical will pemerintah dan dikelola secara profesional, amanah, jujur  dan modern.

Dalam kaitan itulah zakat  sejak awal sejarah sosial Islam tidak dikelola oleh swasta, tetapi diserahkan kepada negara. Perintah tersebut dapat dilihat dalam QS. at-Taubah: 103: Kata khuz “ambillah” yang ada dalam ayat tersebut merupakan fi’il amr atau kalimat perintah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai pemimpin umat untuk memungut zakat. Perintah itu dibarengi dengan ancaman bagi mereka yang tidak mau membayarkannya (QS. Al-Fushilat: 6-7).

Selain ayat diatas, praktik Nabi SAW juga menunjukkan bahwa para sahabat seperti Muaz bin Jabal ditunjuk khusus untuk mengelola zakat di Yaman. Kebijakan ini dilanjutkan Abu Bakar, Umar bin Khatab dan pemimpin Islam lainnya. Abu Bakar dalam kapasitas sebagai kepala negara di awal pemerintahannya menyatakan perang terhadap mereka yang ingkar membayar zakat. Sementara Umar bin al-Khatab selain meneruskan kebijakan Abu Bakar juga mengambil kebijakan tidak  lagi memberikannya kepada muallaf karena mereka tidak lagi layak sebagai penerima.

Pada masa kepemimpinan Umar bin Abd Aziz, kemiskinan dan kemelaratan yang terjadi di Tunisia dan Aljazair dapat ditekan sampai titik terendah. Begitu pula halnya dengan pembebasan kemanusiaan. Keberhasilan Umar tersebut hanya dengan pengelolaan zakat secara profesional, amanah, jujur dan modern. Menurut Ali Sayis, sejarawan hukum Islam, kemiskinan itu bisa dientaskan dari bumi Tunisia dan Aljazair hanya dalam jangka waktu dua tahun.

Tunisia dan Aljazair lebih dari kondisi Indonesia saat ini, kesenjangan sosial antara sikaya dan miskin sangat luar biasa, tercatat pada masa itu + 65 % penduduk berada dalam kemelaratan. Banyak faktor yanng menyebabkan kondisi tersebut sebelumnya berlarut-larut. Keserakahan dan mental korup pejabat, kebijakan yang tak berpihak kepada masyarakat sehingga bantuan yang diberikan pemerintah disunat oleh pejabat di bawahnya dengan dalih administrasi, prosedur dan birokrasi. Bantuan yang diterima masyarakat sangat tidak masuk akal bila dibandingkan dengan anggaran yang disediakan karena habis ditengah jalan. Mental pejabat yang rusak bergumulan dengan sistem birokrasi yang bobrok.

Menyadari akan hal itu, Umar bin Abd Aziz, melakukan perubahan yang mendasar. Perbaikan sistem dan sumber daya adalah prioritas utama. Di bidang ekonomi ia mengoptimalkan sumber daya yang ada. Salah satu diantaranya adalah zakat. Zakat sebagai aset umat dikelola sepenuhnya oleh Baitul Mal, sejenis lembaga keuangan negara. Pengelolanya direkrut  dari orang-orang yang terpercaya, bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan manipulasi serta profesional, amanah, jujur dan modern. Mereka digaji sesuai dengan profesionalitasnya sehingga kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan dan kecurangan sangat kecil. Begitu pula halnya dengan penegakan hukum, Umar tidak pandang bulu siapapun yang melakukan penyimpangan pasti ditindak sesuai dengan jenis kesalahannya, termasuk terhadap karib dan keluarganya.

Bagi orang kaya yang tidak mau membayarkan zakat juga diberikan hukuman, yaitu penyitaan terhadap hartanya. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin hari semakin menguat sehingga mereka yang berduit membayarkan zakatnya ke Baitul Mal tanpa ragu lagi. Begitu pula halnya dengan mereka yang lemah dan miskin, hidup mereka terasa terjamin dan terlindungi. Sehingga stabilitas politik dan ekonomi berjalan normal. Persoalan-persoalan sosial yang menjadi masalah yang sangat krusial dapat dengan mudah diselesaikan dengan kearifan tanpa harus menggusur mereka yang miskin.

Namun sangat disayangkan beberapa abad kemudian, terutama sejak barat menjajah dunia Islam, sampai sekarang kepercayaan terhadap Baitul Mal dan pemerintah hilang. Cara-cara kerja pemerintah Umar tidak lagi diwarisi oleh pemegang kendali kekuasaan. Hal itu dapat dimaklumi karena pemerintah dan hukum yang dibangun didominasi oleh pengaruh hukum barat. Perubahan yang sama juga diiringi dengan  munculnya praktik-praktik korup dan penyimpangan oleh pejabat negara. Hal itu mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat Islam terutama ulama-ulamanya terhadap Baitul Mal dan pemerintah.

Namun, kesadaran akan kewajiban zakat tetap tidak terpengaruh oleh sistem yang ada. Hanya saja terjadi perubahan dalam pengelolaan dari Baitul Mal yang bersifat kelembagaan berubah langsung dari orang perorangan. Pendistribusiannya juga begitu. Akibatnya, zakat tidak lagi dikelola sebagaimana yang diharapkan sehingga kemiskinan dan kemelaratan tetap saja “menetas” dalam masyarakat. Justru yang banyak diuntungkan dalam hal ini adalah mereka yang termasuk dalam kategori “kyai,” “ustad,” “guru agama” dan sejenisnya. Bahkan ada pemahaman bahwa zakat adalah hak monopoli mereka. Tentu saja, pemahaman ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi mereka yang memang sangat memprihatinkan juga.

Belakangan muncul lembaga-lembaga penghimpun potensi zakat baik yang dikelola oleh pemerintah maupun non pemerintah. Kemunculan tersebut mendapatkan legalitas dari UU No. 38/1999. Hanya saja tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga ini masih sangat rendah bila dikaitkan dengan akuntabilitas, aksepibilitas, kejujuran dan tranparancy. Hingga saat ini sebagian muzaki masih cenderung mendistribusikan secara langsung kepada masyarakat. Tetapi persoalannya, maqashid al-syari’ahnya berupa pengentasan kemiskinan dapat dipastikan tidak akan bisa dicapai. Malah yang terjadi adalah sebaliknya berupa penetasan dan pemeliharaan kemiskinan. Begitu juga halnya dengan lembaga-lembaga pengelola zakat masih cenderung mendistribusikannya kepada hal-hal yang bersifat konsumtif daripada yang produktif. Kalaupun terdapat bahagian yang disebut terakhir, jumlahnya sangat tidak memadai untuk sebuah program pembiayaan permodalan dan pembinaan. Akhirnya yang terjadi semakin banyak orang yang berzakat dan lembaga pengelola zakat semakin banyak pula orang yang miskin. Kondisinya tidak berubah seperti program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan saat ini. Oleh sebab itu, kedepan perlu dilakukan penataan kembali lembaga-lembaga pengelola zakat. Wallahu a’lam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: