• Hari ini

    January 2011
    M T W T F S S
    « Dec   Mar »
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  
  • Salam

    Assalamu'alaikum Wr. Wb
    Selamat Datang.
    Blog ini merupakan media berbagi ilmu dan informasi terutama berkaitan dengan kajian hukum Islam dan ilmu falak. Pengelola mengundang peminat dan penggiat ilmu ini untuk mendiskusikan berbagai hal. Untuk itu besar harapan pengelola pada pengunjung adanya kritikan, saran dan masukan. Terimakasih atas kunjungannya.
    Wassalam dari Bakhtiar, M.Ag

  • Kategori Tulisan

  • Arsip

Menyelisik Cara Umar bin Abdul Aziz Mengelola Zakat

Dalam perspektif  Islam negara berfungsi untuk menjaga agama, sedangkan agama merupakan tiang negara. Karenanya negara dalam perspektif ini adalah suatu sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bersama tanpa membedakan sikaya dengan simiskin. Artinya, semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan porsi masing-masing. Zakat adalah penyangga bagi agama, sekaligus sumber pendapatan bagi negara. Fungsi ini bisa terwujud bilamana ada pilitical will pemerintah dan dikelola secara profesional, jujur  dan modern.

Dalam kaitan itulah zakat  sejak awal pemerintahan Islam tidak dikelola oleh swasta, tetapi diserahkan kepada negara. Berbeda halnya dengan infak, shadaqah biasa, sumbangan, hibah, hadiah dan lain-lain, zakat memiliki keistimewaan tersendiri. Karena dilihat dari sisi dalilnya perintah kewajiban membayarkan zakat adalah adanya suatu keharusan dan keterlibatan penguasa atau negara dalam hal mengelolanya.

Perintah tersebut dapat dilihat dalam al-Qur’an surat  at-Taubah: 103: “Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan harta mereka dan menghapus kesalahan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a  kamu itu menjadi ketentraman  jiwa mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Kata khuz “ambillah” adalah fi’il amr atau kalimat perintah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai pemimpin umat untuk memungut zakat. Perintah itu dibarengi dengan ancaman bagi mereka yang tidak mau membayarkannya. Hal ini dapat dibaca dalam  al-Qur’an surat Al-Fushilat: 6-7. “Celakalah bagi orang-orang musyrik yaitu orang-orang tidak membayarkan zakat dan mereka tidak percaya adanya hari kiamat.

Berdasarkan kutipan ayat diatas, jelas bahwa perintah mengeluarkan zakat sangat era kaitannya dengan campur tangan negara. Karena negara dalam kapasitasnya untuk menjamin kemaslahatan bersama dapat melakukan pemaksaan untuk menarik zakat.  Bahkan dapat memberikan hukuman kepada siapa yang tidak mau membayarnya. Begitu pula dalam hal pendistribusian, negara memiliki data base dan infra struktur yang lebih memadai untuk itu.

Selain ayat diatas, praktik nabi SAW juga menunjukkan bahwa para sahabat seperti Muaz bin Jabal diutus ke Yaman, ditunjuk khusus untuk mengelola zakat. Kebijakan ini dilanjutkan Abu Bakar, Umar bin Khatab dan pemimpin Islam lainnya. Abu Bakar dalam kapasitas sebagai kepala negara di awal pemerintahannya menyatakan perang terhadap mereka yang ingkar membayar zakat. Sementara Umar bin al-Khatab mengambil kebijakan lain dalam hal pendistribusian zakat, yaitu tidak  lagi memberikannya kepada muallaf (orang yang baru masuk Islam), karena mereka tidak lagi layak sebagai penerima.

Pada masa kepemimpinan Umar bin Abd Aziz, kemiskinan dan kemelaratan yang terjadi di Tunisia dan Aljazair dapat ditekan sampai titik terendah. Begitu pula halnya dengan pembebasan kemanusiaan. Keberhasilan Umar tersebut hanya dengan pengelolaan zakat secara profesional, jujur dan modern. Menurut Ali Sayis, sejarawan hukum Islam, kemiskinan itu bisa dientaskan dari bumi Tunisia dan Aljazair hanya dalam jangka waktu tiga tahun.

Tunisia dan Aljazair lebih dari kondisi Indonesia saat ini, kesenjangan sosial antara sikaya dan miskin sangat luar biasa, tercatat pada masa itu + 65 % penduduk berada dalam kemelaratan. Banyak faktor yanng menyebabkan kondisi tersebut sebelumnya berlarut-larut. Keserakahan pejabat, kebijakan yang tak berpihak kepada masyarakat, sikap korup pejabat negara sehingga bantuan yang diberikan pemerintah pusat disunat oleh pejabat di bawahnya dengan dalih adminitrasi dan birokrasi. Mental pejabat yang rusak bergumulan dengan sistem birokrasi yang bobrok.

Menyadari akan hal itu, Umar bin Abd Aziz, melakukan perubahan yang mendasar  dalam bidang ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi ia mengoptimalkan sumber daya yang ada. Salah satu diantaranya adalah zakat. Zakat sebagai aset umat dikelola sepenuhnya oleh Baitul Mal, sejenis lembaga keuangan negara. Pengelolanya direkrut  dari orang-orang yang terpercaya, bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan manipulasi serta profesional dan jujur. Mereka digaji sesuai dengan profesionalitasnya sehingga kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan dan kecurangan sangat kecil. Begitu pula halnya dengan penegakan hukum, Umar tidak pandang bulu siapapun yang melakukan penyimpangan pasti ditindak sesuai dengan jenis kesalahannya, termasuk terhadap karib dan keluarganya Bagi orang kaya yang tidak mau membayarkan zakat juga diberikan hukuman, yaitu penyitaan terhadap hartanya. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin hari semakin menguat sehingga mereka yang berduit membayarkan zakatnya ke Baitul Mal tanpa ragu lagi. Begitu pula halnya dengan mereka yang lemah dan miskin, hidup mereka terasa terjamin dan terlindungi. Sehingga stabilitas politik dan ekonomi berjalan normal. Persoalan-persoalan sosial yang menjadi masalah yang sangat krusial dapat dengan mudah diselesaikan dengan kearifan tanpa harus menggusur mereka yang miskin.

Namun sangat disayangkan beberapa abad kemudian, terutama sejak barat menjajah dunia Islam, sampai sekarang kepercayaan terhadap Baitul Mal dan pemerintah hilang. Hal itu dapat dimaklumi karena pemerintah dan hukum yang dibangun didominasi oleh pengaruh barat. Perubahan yang sama juga diiringi dengan  munculnya praktik-priktik korup dan penyimpangan oleh pejabat negara. Hal itu mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat Islam terutama ulama-ulamanya terhadap Baitul Mal dan pemerintah. Namun, kesadaran akan kewajiban zakat tetap tidak terpengaruh oleh sistem yang ada. Hanya saja terjadi perubahan pendistribusian dan pengelolaan dari Baitul Mal berubah langsung kemasyarakat. Akibatnya, zakat tidak lagi dikelola sebagaimana yang diharapkan sehingga kemiskinan dan kemelaratan tetap saja “menetas” dalam masyarakat. Justru yang banyak diuntungkan dalam hal ini adalah mereka yang termasuk dalam kategori “kyai,” “ustad,” “guru agama” dan sejenisnya. Bahkan ada pemahaman bahwa zakat adalah hak monopoli mereka. Tentu saja, pemahaman ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi mereka yang memang sangat memprihatinkan juga. Sejalan dengan itu, juga muncul kesalahpahaman tentang waktu pendistribusian zakat mal,  yaitu pada saat hari raya lebaran saja. Seolah-olah zakat dalam hal ini hanyalah sebatas rasa belas kasihan orang kaya terhadap orang-orang miskin, guru, kyai, ustad dan lain-lain.

Lalu, bagaimana di negara kita saat ini? Mestinya negara menjadi fasilitator mengumpulkan potensi zakat bukan untuk kepentingan biaya rutin pemerintah, biaya pembangunan, membayar hutang pemerintah apalagi untuk kepentingan komoditas politik. Negara dalam hal ini tidak boleh menggunakan untuk kepentingan lain  selain dari yang disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60.

Zakat selain dapat membantu beban pemerintah dalam menangani masalah-masalah sosial, juga secara tidak langsung dapat membantu APBN dan APBD. Indonesia yang berpenduduk 210 juta orang atau ­+ 42 juta Kepala Keluarga. Kalau misalnya 50 % penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan, maka dapat diperkirakan  sekitar 25 % yang beragama Islam adalah wajib zakat. Potensi tersebut bisa berbeda-beda mulai dari yang berpenghasilan menengah sampai besar; pengusaha, perusahaan, dokter, seniman, pengacara, politisi, pejabat negara, properti dan profesi modern lainnya.

Sebagaimana yang dijelaskan Djamal Doa, mantan anggota DPR-RI, paling tidak akan terkumpul dana zakat + Rp. 94,5 triliyun pertahun. Seperdelapan dari sejumlah itu dipergunakan untuk biaya operasional sedangkan sisanya + Rp. 82,6 triliyun dipergunakan untuk hasnaf yang delapan dengan skala prioritas. Jika Rp. 50 triliyun dianggarkan untuk pendidikan dan selebihnya untuk pemberdayaan ekonomi lemah, maka secara tidak langsung  membantu APBN, karena sektor pendidikan dan ekonomi lemah dapat dibiayai dengan sumber daya zakat. Dengan anggaran pendidikan Rp. 50 triliyun, tersebut  gaji guru dapat dinaikkan  sampai batas kewajaran, biaya pendidikan dapat dibebaskan sampai ketingkat SMU dan kualitasnyapun dapat dipacu.  Hal ini jauh akan lebih efektif dan berguna jika dibandingkan dengan anggaran APBN 2004 untuk pendidikan Rp. 11 triliyun, sedangkan untuk anggaran pemberdayaan ekonomi lemah hanya 1 triliyun.

Dengan demikian dapat dipastikan krisis yang berkepanjangan sejak 1997 lalu dalam jangka waktu tidak begitu lama dapat diatasi. Hal ini tentu akan lebih baik jika dibandingkan dengan hanya mengandalkan hutang dari luar negeri atau IMF, atau dengan menjual aset negara ketangan asing. Kebijakan tersebut disamping tidak mencarikan jalan keluar secara cerdas, justru menambah persoalan baru bagi bangsa ini.

Paling tidak dari pengalaman Umar bin Abdul Aziz di atas, keuntungan dapat dicapai yaitu; pertama, mereka yang hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan tidak lagi merasa hidup pada hukum rimba; yang kuat menggilas yang lemah. Karena mereka merasa terlindungi. Begitu pula halnya mereka yang hidup dalam kemewahan, merasa hidup dalam lingkungan yang berperadaban, nyaman dan tidak ada rasa was-was dan ketakutan. Kondisi ini bisa tercipta bilamana antara simiskin dan sikaya hidup secara berimbang. Untuk sampai kesana diperlukan adanya pemerataan dan keseimbangan kekayaan, dan tidak menumpuk pada seseorang atau sekelompok orang . Salah satu cara yang dapat mengarahkan kesana adalah melalui zakat. Inipun bisa terwujud bilamana dana zakat memadai dan dikelola secara profesional dan amanah. Kedua, mereka yang memiliki harta dapat secara teratur membayarkan kewajibannya, sementara yang semiskin hidupnya merasa lebih terjamin. Untuk mewujudkan keduanya diperlukan perangkat aturan yang dapat menjamin baik berupa sanksi atau alat pemaksa terhadap mereka yang lalai membayar kewajibannya. Ini hanya bisa dilakukan oleh negara yang memiliki wewenang untuk itu. Ketiga, psikologis kaum dhu’afa’ dapat lebih terjaga, karena mereka tidak lagi berprofesi sebagai peminta-minta.  Ini bisa terwujud bilamana zakat dikelola secara baik dan pendistribusiannya tepat sasaran yang didasari atas rasa tanggungjawab yang mendalam terhadap mereka yang tergolong pada dhu’afa’. Keempat, dana zakat dapat dipergunakan untuk pendidikan dan mengelola serta mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan  yang bersifat produktif; bantuan membuka lapangan pekerjaan dan memberikan permodalan dalam rangka membuka usaha mandiri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: